 |
| Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tangerang/Doc istimewa |
TRANSPANTURA, TANGERANG - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Tangerang menyatakan kecaman keras terhadap ucapan kontroversial yang dilontarkan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindikbud) Provinsi Banten, Lukman, menyusul viralnya antrean warga di kantor Dukcapil Kota Tangerang pada 14–15 Juni 2025.
Antrean tersebut terjadi karena warga ingin melegalisir dokumen Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2025. Namun alih-alih memberikan edukasi atau solusi atas situasi tersebut, Lukman justru menyindir warga dengan menyebut mereka "kampungan" dan "tidak paham digital".
“Menyebut masyarakat Kota Tangerang sebagai ‘orang kampung yang tidak paham digital’ adalah bentuk arogansi yang membahayakan. Warga datang karena ada kebingungan yang diciptakan oleh sistem, bukan karena mereka bodoh,” tegas Ketua Umum Terpilih PC IMM Kota Tangerang, Aufa Fadhlurrohman, Minggu (15/6).
Aufa menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya dijawab dengan pendekatan edukatif, bukan olok-olokan. Menurutnya, tidak semua masyarakat mendapat akses dan literasi digital yang sama, terlebih dalam sistem transisi layanan yang tidak dijelaskan secara menyeluruh.
“Sistem digitalisasi yang tidak disosialisasikan dengan baik justru melahirkan kebingungan massal. Dan kebingungan ini diperparah oleh sikap pejabat yang justru menyalahkan rakyat,” lanjut Aufa.
Sebagai organisasi kader yang berpihak pada rakyat, PC IMM Kota Tangerang menyampaikan tiga tuntutan:
1. Permintaan maaf terbuka dari PLH Kadindikbud Banten atas pernyataan yang merendahkan warga Kota Tangerang.
2. Pembenahan sistem komunikasi dan informasi publik, khususnya terkait implementasi digitalisasi dokumen kependudukan dalam SPMB 2025.
3. Langkah tegas dari Gubernur Banten untuk mengevaluasi sikap pejabat yang tidak mencerminkan semangat pelayanan publik.
Aufa juga menegaskan bahwa IMM tidak akan ragu untuk turun ke jalan apabila sikap arogan terhadap rakyat dibiarkan tumbuh subur.
“IMM bukan hanya penjaga etika akademik, tapi juga garda moral masyarakat. Bila suara ini diabaikan, maka aksi akan menjadi bahasa terakhir,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, PC IMM Kota Tangerang menegaskan bahwa institusi publik tidak hanya diuji dari sistemnya, tetapi juga dari empati manusianya.
Red/zm
.jpeg)
