 |
| Ilustrasi: kartu Program Keluarga Harapan |
TANGERANG,TRANSPANTURA.COM– Seorang warga Desa Kemiri RT 01/RW 01, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, berinisial DH Penerima Manfaat, mengungkap dugaan praktik penggelapan uang bantuan sosial yang melibatkan oknum agen BRILink dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dugaan ini mencuat setelah DH merasa ada kejanggalan dalam pencairan bantuan yang diterimanya selama satu tahun terakhir.
Menurut keterangan DH Penerima Manfaat, dana bantuan yang seharusnya ia terima secara utuh setiap bulan tidak pernah sampai sesuai jumlahnya. Ketika mencoba menelusuri masalah tersebut, ia menemukan indikasi adanya kerja sama antara oknum agen BRILink dan pendamping PKH yang bertugas di wilayahnya.
“Saya merasa ada yang tidak beres. Saat saya bertanya ke pendamping, alasannya selalu tidak jelas. Namun, setelah berbicara dengan beberapa penerima bantuan lainnya, ternyata masalah yang sama juga dialami mereka,” ungkapnya.
DH mengaku bahwa ia tidak pernah memberikan menarik dana tersebut. Saya juga tidak pernah merasa memegang kartu ATM, Oknum pendamping tersebut memberikan buku tabungan serta memberikan Kartu ATM PKH Baru dengan alasan pemblokiran dan saya diarahkan langsung ke Agen BRI link Suherman, saat dicek tersisi saldo 250Rb ," ucapnya saat diwawancarai oleh wartawan
Saat wartawan transpantura.com mencoba konfirmasi kepihak Agen BRILink Iis Suherman, pihak Agen BRILink tersebut malah menghindari wartawan lalu pergi meninggalkan dan tanpa memberikan keterangan langsung.(01/12/2024).
Jika benar ada praktik penggelapan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal lima tahun.
Oknum pendamping PKH sempat dikonfirmasi meminta keterangan melalui pesan whatssap oleh wartawan transpantura.com, akan tetapi tidak ada respon juga malahan melempar kembali ke pihak lain.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pencairan dana bantuan sosial. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam penyaluran bantuan pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Red/Zm.
