 |
| Mahasiswa dari Aliansi BEM Kabupaten Tangerang saat menggelar aksi demonstrasi satu tahun kepemimpinan Maesyal–Intan. (Foto : Bantennews) |
TANGERANG, TRANSPANTURA.COM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Tangerang menyoroti satu tahun kepemimpinan Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, dan Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah. Mahasiswa menilai sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Tangerang belum terselesaikan secara optimal.
Sorotan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Bupati Tangerang, Senin (23/2/2026). Dalam aksinya, mahasiswa menyebut masih banyak persoalan krusial yang dinilai luput dari perhatian pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Infrastruktur Jalan Jadi Isu Utama
Isu infrastruktur jalan menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai kerusakan jalan, terutama jalan berlubang, masih menjadi persoalan serius dan membahayakan pengguna jalan.
Salah satu titik yang disoroti adalah Jalan Raya Pasar Kemis. Mahasiswa menilai kondisi jalan di kawasan tersebut kerap memicu kecelakaan dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak dan berlubang. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan warga,” ujar salah satu peserta aksi.
Pengelolaan Sampah dan Minimnya PJU
Selain infrastruktur, mahasiswa juga mengkritik persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal. Mereka menilai permasalahan sampah masih terjadi di sejumlah wilayah dan membutuhkan penanganan yang lebih terencana.
Tak hanya itu, minimnya penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik juga menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas pada malam hari.
Mahasiswa menilai berbagai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan serta kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Kritik Respons Pemerintah Dinilai Reaktif
Perwakilan mahasiswa, Nazario, menilai pola respons pemerintah daerah masih bersifat reaktif. Menurutnya, pemerintah baru mengambil tindakan setelah suatu persoalan menjadi viral atau mendapat sorotan luas dari publik.
“Tidak ada mitigasi yang jelas. Viral dulu baru pemerintah bergerak. Padahal kami juga membayar pajak, dan mereka digaji dari pajak yang dikumpulkan masyarakat. Harusnya pemerintah memberi solusi, bukan menunggu tekanan publik,” ujarnya.
Nazario menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang seharusnya lebih responsif dan proaktif dalam menangani persoalan yang menyangkut keselamatan serta pelayanan publik.
Aksi tersebut diakhiri dengan tuntutan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satu tahun terakhir dan menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat. (*)
.jpg)