 |
| Foto : Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar (Dok. Ist) |
TANGERANG, TRANSPANTURA.COM - Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Banten, Mohamad Jembar, mengungkap adanya dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Jembar menyebutkan, bantuan pendidikan yang diduga dipotong tersebut bersumber dari basis data Dapodik Kementerian Pendidikan serta data peserta didik penerima bantuan aspirasi DPR RI.
“Program bantuan pemerintah yang diduga dipotong itu bersumber dari data base Dapodik Kementerian Pendidikan dan data peserta didik bantuan aspirasi DPR RI,” ujar Jembar kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, GMPK Banten telah menerima laporan dari para siswa penerima PIP, lengkap dengan rekaman, yang menunjukkan bahwa dana bantuan dikolektif terlebih dahulu sebelum dicairkan kepada siswa. Dalam praktik tersebut, dana PIP diduga dipotong sebesar 25 hingga 40 persen.
“Penyalahgunaan berupa pemotongan bantuan PIP itu melibatkan oknum guru dan oknum kader di lingkungan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta,” katanya.
Menurut Jembar, lemahnya pengawasan serta minimnya pemahaman orang tua dan siswa terkait hak penerima PIP menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan tersebut.
“Banyak penerima bantuan PIP yang tidak mengetahui jumlah dana yang seharusnya mereka terima atau mekanisme pencairan yang benar,” ujarnya.
Jembar menegaskan, Program Indonesia Pintar harus disalurkan secara tepat sasaran dan tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apa pun. Ia mengingatkan bahwa PIP merupakan program negara untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu.
“Saya berharap program PIP dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)
